Indonesia, sebagai sebuah negara, juga memandang
hubungan hukum perkawinan, tidak hanya sebagai hubungan privat semata, tetapi
juga mengandung unsur hubungan publik. Oleh karena itu, pernikahan perlu diatur oleh negara melalui peraturan
perundang-undangan, seperti pada UU No.1 tahun 1974, PP No.9 tahun 1975 dan KHI
(Inpres No.1 tahun 1991).
Pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun
1974 menegaskan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”.Hal senada diatur dalam KHI pada pasal 5 ayat
1 : “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap
perkawinan harus dicatat.”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 PP No.9 tahun
1975 pada ayat (1) : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah,
Talak dan Rujuk.